News About UsGallery Contact us Bea Cukai
Berita Terkait Tarif-Tarif di Pelabuhan Tanjung Priok.
I. Tarif Lini II (Masa berlaku sudah habis sejak tgl.31 Mei 2010).
a. Delivery = Rp. 200.000,-/m3 min 2 cbm
b. Mekanis = Rp. 250.000,-/m3 min 2 cbm
c. Cargo Shifting = Rp. 200.000,-/m3 min 2 cbm
d. Surveyor = Rp. 25.000,-/m3 min 2 cbm
e. Penumpukan = Rp. 5.000,-/m3 min 2 cbm
f. Adminsitrasi = Rp. 50.000,-/m3
g. Behandle = Rp. 20.000,-/m3 min 2 cbm
h. Surcharge = Rp. 25.000,-/m3 min 2 cbm

II. Tarif PLP (Pindah Lokasi Penimbunan) FCL
a. Paket PLP : Rp. 900.000,-/20' Rp. 1.100.000,-/40'
b. Lift On Delivery : Rp. 187.500,-/20' Rp. 281.300,-/40'
c. Lift Off Depo : Rp. 187.500,-/20' Rp. 281.300,-/40'
Catatan :
- Tarif di atas belum termasuk biaya penumpukan dan biaya terminal yang diatur di dalam SK Direksi Pelindo;
- Pengenaan Tarif PLP hanya dikenakan kepada pemilik barang yang mengeluarkan petikemas >10 hari sejak tiba kapal.
Warta GINSI WARTA I
INFO KPPI
Terhitung sejak tanggal 17 November 2011, atas importasi terpal dari serat sintetik kecuali awning dan kerai matahari yang termasuk ke dalam HS Ex 6306.12.00.00, telah dikenakan tindakan bea masuk pengamanan, melalui Peraturan Menteri Keuangan No. 176/PMK.011/2011 tanggal 17 November 2011.

WARTA II
Hasil RAKERNAS GINSI Tahun 2011, tanggal 24-25 November 2011 di Hotel Aston Tropicana, Bandung
1. Meningkatkan Kelancaran Arus Barang Impor dan Menekan Ekonomi Biaya Tinggi.
2. Memberikan Nilai Tambah dan Potensi Untuk Menyerap Tenaga Kerja.
3. Turut Serta Membangun Perekonomian Nasional Menuju Negara Produsen Yang Tangguh dan Mandiri.
Selain daripada itu GINSI meminta kepada pemerintah agar mengoptimalkan potensi Terminal Gedhe Bage, yang merupakan Dry Port resmi yang dapat dipergunakan sebagai Port of Destination bagi importasi anggota GINSI

WARTA III
PENEGASAN LAYANAN SISTEM APLIKASI REGISTRASI KEPABEANAN

Menindaklanjuti Surat Direktur Informasi Kepabeanan dan Cukai Nomor S-56/BC.9/2011 tanggal 7 Juli 2011 perihal tersebut di atas, perlu ditegaskan bahwa sehubungan dengan pemberlakuan ketentuan Registrasi Kepabeanan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor : PER-21/BC/2011 tentang Registrasi Kepabeanan , Peraturan Direktur Jenderal Bean dan Cukai nomor : PER-21/BC/2011 tanggal 13 Juni 2011 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Registrasi Kepabeanan di KPBPB, dengan ini diberitahukan hal- hal sebagai berikut :
1. Pelaksanaan Registrasi Kepabeanan Sesuai PMK nomor : 63/PMK.04/2011 tanggal 30 Maret 2011 berlaku sejak tanggal 1 Juli 2011 dan dilakukan secara elektronik melalui Sistem Aplikasi Registrasi Kepabeanan pada lama Direktorat Jenderal Bea dan Cukai di beacukai.go.id.
2. Importir yang telah memiliki NIK dan PPJK yang sudah mempunyai NP PPJK diberi waktu selambat- lambatnya 6 (enam) bulan sejak tanggal 1 Juli 2011 untuk mengajukan perubahan data dengan menggunakan Sistem Aplikasi Registrasi Kepabeanan tersebut di atas.
3. Eksportir dan Pengangkut diberi waktu selambat- lambatnya 6 (enam) bulan sejak tanggal 1 Juli 2011 untuk melakukan registrasi kepabeanan. Selama jangka waktu tersebut Eksportir dan Pengangkut masih dapat melakukan kegiatan kepabeanan tanpa NIK.
4. Formulir Isian Registrasi Kepabeanan pada Sistem Aplikasi Registrasi Kepabeanan akan berfungsi penuh paling lambat tanggal 25 Juli 2011.
5. Selama Sistem Aplikasi Registrasi Kepabeanan belum berfungsi sebagaimana mestinya, maka terhadap importir yang tidak memiliki NIK dan membutuhkan NIK terkait penyelesaian kegiatan importasinya , proses permohonan registrasi kepabeanan dapat dilakukan dengan mengirim e-mail ke alamat : registrasikepabeanan@customs.go.id.

WARTA IV
Penandatanganan Nota Kesepahaman Deklarasi Anti Korupsi | 26 July 2011
sumber : http://www.kpubeacukaipriok.net/

Pada hari Selasa 26 Juli 2011 bertempat di Jakarta Intenational Container Terminal (JICT) II Pelabuhan Tanjung Priok telah dilakukan penandatanganan Nota Kesepahaman ?Deklarasi Anti Korupsi? oleh Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tanjung Priok bersama pimpinan instansi pemerintah dan asosiasi perusahaan yang terkait dengan kegiatan impor dan ekspor di pelabuhan tanjung Priok. Acara yang dimulai pukul 09.30 WIB tersebut merupakan tindak lanjut Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2011.

Materi nota kesepahaman anti korupsi tersebut berisi:
a. Berkomitmen untuk mendukung program pencegahan dan pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN);
b. Berkomitmen untuk membuat program pencegahan dan pemberantasan korupsi di lingkungan pelabuhan sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing;
c. Bersama-sama untuk melakukan monitoring atas pelaksanaan tugas yang terkait dengan penegakan kepatuhan/integritas para pegawai dan pengusaha di lingkungan pelabuhan;
d. Bersama-sama semua unsur terkait menciptakan kondisi kerja yang kondusif dan saling mendukung terciptanya layanan publik berdasarkan prinsip good governance.


Kepala Instansi Pemerintah dan Ketua Asosiasi yang menandatangani MoU/Nota Kesepahaman "Deklarasi Anti Korupsi" adalah :
1. Kepala KPU Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok;
2. Kepala Kantor Otoritas Pelabuhan Tanjung Priok;
3. Kepala Kantor Syahbandar Pelabuhan Tanjung Priok;
4. General Manager Pelindo II Cabang Pelabuhan Tanjung Priok;
5. Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Utara;
6. Kepala Kepolisian Resor Pelabuhan Tanjung Priok;
7. Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Tanjung Priok;
8. Kepala Balai Besar Karantina Pertanian Tanjung Priok;
9. Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas I Tanjung Priok;
10. Kepala Balai Karantina Ikan Kelas II Tanjung Priok;
11. Kepala Pusat Standarisasi Kementerian Perindustrian RI;
12. Kepala Pusat Pengujian Mutu Barang (PPMB) Kementerian Perdagangan RI;
13. Ketua Asosiasi Pengusaha TPS Indonesia (APTESINDO);
14. Ketua Asosiasi Perusahaan Jalur Prioritas (APJP);
15. Ketua Gabungan Importir Nasional Seluruh Indonesia (GINSI);
16. Ketua Asosiasi Pertekstilan Indonesia API Jakarta;
17. Ketua INSA Jaya;
18. Ketua ALFI / ILFA d/h GAFEKSI / INFA DPW DKI Jakarta;
19. Ketua Organda Angkutan Khusus Pelabuhan DKI Jakarta.

Kegiatan Deklarasi Anti Korupsi pada hari ini merupakan salah satu rangkaian aksi KPU Bea dan Cukai Tanjung Priok untuk melaksanakan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2011 tanggal 12 Mei 2011 tentang Rencana Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2011 (RAN PPK) dan Surat Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor S-381/MK.04/2011 tanggal 11 Juli 2011 tentang Rencana Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi DJBC Tahun 2011.

KPU Bea dan Cukai Tanjung Priok, berdasarkan komitmen bersama untuk menciptakan Pelabuhan Tanjung Priok yang bebas dari pungli, sebelumnya telah mengadakan rangkaian aksi "Kesepakatan Anti Pungli", yaitu :
1. Tanggal 17 Maret 2010 telah ditandatangani Spanduk Kesepakatan Bersama Bebas Pungli antara KPU BC Tanjung Priok dengan 4 (empat) TPS Lini 1 dan Organda Angsuspel;
2. Tanggal 09 Agustus 2010 antara KPU BC Tanjung Priok dengan 5 (lima) TPS Lini 2;
3. Tanggal 30 Maret 2011 antara KPU BC Tanjung Priok dengan ALFI/ILFA (d/h GAFEKSI);
4. Tanggal 31 Mei 2011 antara KPU BC Tanjung Priok dengan Asosiasi Perusahaan Jalur Prioritas (APJP) dan Perusahaan Mita Non Prioritas.

Dalam rangkaian acara tersebut kami juga mengundang KPK, UKP4, Muspida Jakarta Utara, Pimpinan TPS, stakeholder di Pelabuhan Tanjung Priok, serta tamu undangan lainnya.
Selamat Datang di Official Web Site GINSI Portal informatif yang menyediakan informasi mengenai serba-serbi tentang perkembangan peraturan dan situasi importasi kepada anggota dan mitra kerja GINSI.